KPK Harapkan Menteri di Kabinet Baru Lapor LHKPN

0
19
Kabinet Baru
Kabar Terbaru dan Terkini Tentang Kabinet Indonesia Maju

Setelah pelantikan menteri-menteri baru, KPK langsung mengingatkan agar jajaran menteri dan anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang baru dilantik pada Rabu (23/10/2019) kemarin untuk melaporkan kekayaan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, KPK mengapresiasi pesan dari Presiden Joko Widodo kepada para menterinya untuk menjauhi perilaku korupsi pada saat pelantikan kemarin.

“Khususnya perintah pertama yang pada pokoknya memerintahkan agar para Menteri tidak melakukan korupsi sekaligus juga menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi atau membangun upaya pencegahan korupsi,” kata Febri dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2019).

Oleh karena itu, Febri menekankan, pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan dalam mencegah korupsi. Kesadaran para pimpinan untuk melaporkan kekayaan, kata Febri, diharapkan dapat ditiru oleh pejabat lain di lingkungannya.

Febri pun mengatakan proses pelaporan untuk saat ini lebih mudah dengan mekanisme pelaporan secara online melalui website KPK.

“Proses pelaporan saat ini jauh lebih mudah, yaitu menggunakan mekanisme pelaporan LHKPN secara elektronik melalui website https://elhkpn. kpk.go.id/,” ujar Febri.

Febri melanjutkan, KPK telah membuat sejumlah ketentuan dalam hal pelaporan kekayaan para jajaran menteri dan anggota Kabinet Indonesia Maju. Bagi Menteri yang telah menjadi Penyelenggara Negara sebelumnya dan di tahun 2019 telah melaporkan LHKPN Periodik, maka pelaporan LHKPN berikutnya cukup dilakukan dalam rentang waktu Januari – 31 Maret 2020 (Pelaporan Periodik LHKPN untuk perkembangan Kekayaan Tahun 2019).

Lalu, bagi Menteri yang tidak menjadi Penyelenggara Negara sebelumnya atau baru menjabat, maka pelaporan LHKPN dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah menjabat

Sedangkan, bagi mantan Menteri Kabinet Kerja sebelumnya yang tidak lagi menjadi Penyelenggara Negara, maka diwajibkan melaporkan kekayaan setelah selesai menjabat dalam jangka waktu 3 bulan. Febri menambahkan, setiap kementerian saat ini telah memiliki Unit Pengelola yang mengurusi pelaporan LHKPN dan berkoordinasi dengan KPK.

“Sehingga diharapkan unit tersebut dapat membantu dan jika dibutuhkan, dapat berkoordinasi dengan KPK atau datang langsung ke KPK. Kami telah tugaskan tim untuk memfasilitasi pelaporan tersebut,” kata Febri.

Sebelumnya, Jokowi berpesan kepada pada menteri untuk tidak melakukan korupsi. Hal itu disampaikan Jokowi saat mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju. “Pertama, jangan korupsi. Menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi,” kata Jokowi kepada para menterinya, di teras Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Berita Hari IniLiburanTempat WisataHotelLion AirGaruda IndonesiaTips LiburanKemenparKAIFakta UnikMitosFestivalTradisiTravelingDestinasi WisataPenginapanAirAsiaMuseumHarga smartphonePaket dataSpesifikasiMobile LegendsPUBGWhatsAppInstagramFacebookAplikasi mobileSamsungXiaomiOppoVivoRealmeAsusAdvanGopayOvoPinjaman onlineTokopediaShopeeBlibliRobot seksCara downloadCara uploadMark ZuckerbergElon MuskLuna MayaJessica IskandarSyahriniAyu Ting TingNagita SlavinaRaisaVanessa  AngelAura KasihAshantyGading MartenNikita MirzaniAmmar ZoniBaim WongMaia EstiantyTips HIjab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here